Menandatangani Kontrak Karya bukan berarti investor mendapat kebebasan penuh untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan mineral Indonesia tanpa batas. Justru sebaliknya, setiap kontrak memuat seperangkat aturan ketat yang mengatur hampir seluruh aspek operasional perusahaan, mulai dari status badan hukum, kewajiban finansial, hingga keterlibatan tenaga kerja lokal. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa kerja sama pertambangan tetap memberi manfaat maksimal bagi negara, meski pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.
Dari aspek hukum dan kelembagaan, kontrak mensyaratkan investor untuk mendirikan badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berfungsi sebagai kontraktor tunggal. PT inilah yang memegang manajemen perusahaan, dan hak serta kewajibannya hanya bisa dipindahtangankan dengan persetujuan pemerintah. Seluruh pelaksanaan kontrak juga tunduk pada hukum Indonesia, meski naskah kontraknya sendiri dibuat dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk mengakomodasi kebutuhan pihak asing. Jika perusahaan lalai menjalankan kewajibannya, pemerintah punya hak untuk memutuskan kontrak secara sepihak, dan bila muncul perselisihan yang tak terselesaikan secara damai, penyelesaiannya ditempuh melalui Dewan Arbitrase internasional.
Dari sisi teknis operasional, wilayah kontrak karya ditetapkan luas dan batasnya secara jelas dalam peta resmi. Perusahaan diberi waktu satu tahun untuk penyelidikan umum dengan opsi perpanjangan satu tahun, lalu tiga tahun untuk eksplorasi dengan dua kali perpanjangan masing-masing satu tahun. Yang menarik, ada ketentuan penciutan wilayah secara progresif: perusahaan wajib mengembalikan sebagian wilayah kontraknya secara berangsur hingga akhirnya hanya boleh mempertahankan wilayah yang benar-benar terbukti mengandung endapan mineral, maksimal 25 persen dari luas wilayah awal atau 62.500 hektare. Ketentuan ini mencegah perusahaan menguasai lahan luas tanpa benar-benar mengusahakannya.
Kewajiban finansial yang harus ditanggung perusahaan juga sangat beragam, mulai dari iuran tetap atas wilayah kontrak, iuran eksploitasi atau royalti atas mineral yang diproduksi, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan karyawan, hingga pajak pertambahan nilai dan bea masuk atas barang impor. Bahkan pajak bumi dan bangunan pun dikenakan, baik untuk wilayah kontrak maupun untuk fasilitas operasi yang dibangun perusahaan. Semua kewajiban ini harus dibayar tunai sebagai bentuk kontribusi langsung perusahaan kepada penerimaan negara, di luar bagi hasil produksi yang juga diatur dalam kontrak.
Tidak kalah penting, kontrak juga mewajibkan perusahaan mempromosikan kepentingan nasional, antara lain dengan memaksimalkan penggunaan tenaga kerja Indonesia disertai program pendidikan dan pelatihan, mengutamakan jasa dan barang produksi dalam negeri sepanjang harga dan kualitasnya kompetitif, serta membantu warga negara Indonesia yang ingin membangun usaha di sekitar wilayah pertambangan. Rangkaian kewajiban ini menunjukkan bahwa di balik fleksibilitas yang ditawarkan pola kontrak kepada investor asing, negara tetap menyelipkan banyak syarat untuk memastikan kehadiran industri tambang memberi dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat di sekitarnya.