Sektor pertambangan tidak hanya berbicara tentang eksplorasi sumber daya alam atau keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan dalam pengelolaannya. Di Indonesia, prinsip tersebut berakar pada sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai ini menjadi landasan bahwa kekayaan alam yang dimiliki bangsa harus dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada negara atau pelaku usaha semata.
Gagasan mengenai keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam juga telah lama dibahas oleh para filsuf. Aristoteles, misalnya, membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan pembagian manfaat dan kesempatan secara proporsional kepada setiap pihak, sedangkan keadilan korektif berfokus pada pemulihan hak pihak yang dirugikan serta pemberian sanksi kepada pelanggar. Dalam konteks pertambangan, kedua konsep tersebut menjadi dasar penting agar manfaat ekonomi dapat dibagikan secara adil sekaligus memastikan adanya perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran.
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh filsuf modern John Rawls. Menurutnya, sebuah sistem hukum hanya akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila dibangun di atas prinsip keadilan yang kuat. Karena setiap individu memiliki kepentingannya masing-masing, negara perlu membentuk aturan dan lembaga yang mampu memastikan seluruh pihak, termasuk perusahaan pertambangan, menjalankan kewajibannya secara adil dan bertanggung jawab.
Jauh sebelumnya, Plato dalam Republic menempatkan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Pemikiran tersebut masih relevan hingga saat ini, terutama dalam pengelolaan sektor pertambangan. Hasil pemanfaatan sumber daya mineral idealnya tidak hanya dinikmati oleh perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat yang seimbang bagi negara, pemerintah daerah, masyarakat di sekitar wilayah tambang, serta generasi mendatang melalui pengelolaan yang berkelanjutan.
Meski kerangka hukum yang mengatur pertambangan telah tersedia, mewujudkan keadilan sosial dalam praktik bukanlah perkara mudah. Tantangan seperti lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang belum konsisten, hingga minimnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia.