Banyak kasus lahan bekas tambang yang ditinggalkan tanpa pemulihan memadai membuat publik bertanya: sebenarnya apa saja kewajiban perusahaan tambang setelah mendapat izin? Pertanyaan ini penting, karena IUP dan IUPK bukan sekadar “tiket” untuk mengambil mineral atau batu bara dari perut bumi. Di dalamnya ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum yang harus dijalankan sejak tahap awal kegiatan sampai pascatambang.
Pemegang IUP dan IUPK memang memiliki sejumlah hak. Mereka dapat menjalankan tahapan usaha pertambangan sesuai izin yang dimiliki, baik pada tahap eksplorasi maupun operasi produksi. Mereka juga dapat memanfaatkan prasarana tertentu untuk menunjang kegiatan tambang sesuai ketentuan, serta memiliki hasil mineral atau batu bara yang telah diproduksi setelah kewajiban kepada negara dipenuhi.
Namun, hak tersebut selalu diikuti kewajiban yang tidak ringan. Pemegang izin wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, konservasi sumber daya, pengelolaan keuangan yang benar, peningkatan nilai tambah, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Artinya, perusahaan tambang tidak boleh hanya fokus pada produksi dan keuntungan.
Salah satu kewajiban paling penting adalah reklamasi dan pascatambang. Sejak awal, pemegang izin harus menyiapkan rencana reklamasi, rencana pascatambang, dan jaminan dana untuk memastikan lahan bekas tambang tidak ditinggalkan begitu saja. Jika kewajiban ini diabaikan, kerusakan lingkungan dapat berlangsung lama dan masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Kewajiban lain yang juga penting adalah divestasi saham bagi perusahaan tambang dengan kepemilikan asing sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya agar penguasaan atas sumber daya tambang nasional tidak sepenuhnya berada di tangan asing dalam jangka panjang. Selain itu, perusahaan juga harus menjalankan program pengembangan masyarakat agar manfaat tambang tidak hanya tercatat sebagai keuntungan perusahaan, tetapi benar-benar terasa di daerah sekitar tambang.
Karena itu, pengawasan terhadap pemegang IUP dan IUPK harus dilakukan secara ketat dan terbuka. Dana jaminan reklamasi perlu diverifikasi sejak awal, pelaksanaan pascatambang harus dievaluasi berkala, dan pelanggaran harus ditindak melalui sanksi administratif sampai pencabutan izin bila perlu. Tambang boleh menghasilkan keuntungan besar, tetapi perusahaan tidak boleh meninggalkan lubang, kerusakan, dan beban sosial bagi masyarakat setelah sumber daya alamnya diambil.