Tidak semua bahan galian di Indonesia diatur dengan skema yang sama. Batubara, misalnya, punya jalur kerja sama tersendiri yang dikenal dengan nama Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, atau yang lebih populer disingkat PKP2B. Skema ini secara khusus mengatur hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan perusahaan kontraktor swasta yang ingin mengusahakan pertambangan batubara, terpisah dari skema Kontrak Karya yang berlaku untuk mineral logam dan bahan galian lainnya.
Dibandingkan dengan Kontrak Karya yang sudah mencapai generasi ke-VII, perkembangan PKP2B relatif lebih muda. Hingga catatan tahun 2004, PKP2B baru mencapai Generasi III, dengan total 142 perusahaan yang pernah menandatangani perjanjian sejak generasi pertama. Dari jumlah tersebut, 101 perusahaan tercatat masih aktif, sementara 41 perusahaan lainnya sudah mengalami terminasi. Generasi III menjadi yang paling dominan dengan 113 perusahaan, jauh melampaui Generasi I yang hanya diikuti 11 perusahaan dan Generasi II dengan 18 perusahaan.
Meski berjalan di jalur regulasi tersendiri, PKP2B sebenarnya berbagi banyak prinsip dasar yang sama dengan Kontrak Karya. Keduanya sama-sama berlandaskan pada penafsiran "dikuasai negara" sesuai Pasal 33 UUD 1945, dan keduanya sama-sama menempatkan perusahaan sebagai kontraktor yang bekerja atas dasar perjanjian dengan pemerintah, bukan sebagai pemegang izin administratif semata. Ketentuan mengenai kewajiban keuangan, kewajiban lingkungan, hingga kewajiban menggunakan tenaga kerja dan barang produksi dalam negeri pun secara umum mengikuti pola yang serupa dengan ketentuan dalam Kontrak Karya.
Salah satu hal yang membedakan secara teknis adalah penyebutan pasal-pasal acuan dalam dokumen perjanjian. Di mana Kontrak Karya merujuk pada pasal-pasal tertentu seperti Pasal 13 atau Pasal 22, dokumen PKP2B umumnya merujuk pada pasal yang nomornya bergeser satu angka, seperti Pasal 14 atau Pasal 27, mengikuti struktur penomoran dokumennya sendiri. Perbedaan kecil semacam ini penting dipahami oleh siapa pun yang bekerja langsung dengan dokumen kontrak pertambangan batubara, karena kesalahan rujukan pasal bisa berakibat pada kesalahan interpretasi hak dan kewajiban.
Keberadaan PKP2B sebagai skema tersendiri menunjukkan bagaimana pemerintah pada masanya memandang batubara sebagai komoditas dengan karakteristik ekonomi dan strategis yang berbeda dari mineral logam pada umumnya. Pemahaman atas sejarah dan struktur PKP2B ini menjadi penting, terutama ketika kita ingin menelusuri bagaimana industri batubara nasional tumbuh dari sekadar belasan perusahaan pelopor menjadi salah satu andalan ekspor energi Indonesia di kemudian hari.