Tambang ilegal sering terlihat jelas di lapangan, tetapi proses penindakannya tidak selalu cepat. Ada alat berat yang beroperasi tanpa izin, hasil tambang yang beredar di pasar, bahkan jalur pengangkutan yang tampak terbuka. Namun, ketika masuk ke proses hukum, penanganannya bisa menjadi rumit karena penyidikan tindak pidana pertambangan membutuhkan bukti, kewenangan, dan koordinasi antar lembaga.
Dalam hukum pertambangan, penyidikan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di bidang pertambangan juga dapat diberi kewenangan sebagai penyidik sesuai aturan yang berlaku. Mereka memiliki peran penting karena memahami aspek teknis pertambangan, mulai dari legalitas izin, jenis kegiatan, alat yang digunakan, hingga asal-usul hasil tambang.
Apa saja yang dapat dilakukan penyidik dalam perkara pertambangan? Penyidik dapat memeriksa laporan, memeriksa orang atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran, memanggil saksi atau tersangka, menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk tindak pidana, memeriksa sarana dan prasarana tambang, hingga menyita alat yang dipakai dalam kegiatan ilegal. Semua langkah ini diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya berdasarkan dugaan, tetapi memiliki dasar pembuktian yang kuat.
Persoalannya, kejahatan tambang sering melibatkan banyak pihak. Tidak hanya penambang di lokasi, tetapi juga pemilik modal, pengangkut, penampung, pengolah, pembeli, hingga pihak yang membantu membuat hasil tambang ilegal seolah-olah legal. Karena itu, penyidikan tidak cukup berhenti pada orang yang menggali tambang, tetapi harus menelusuri rantai kegiatan dari hulu sampai hilir.
Kerumitan lainnya adalah koordinasi. Penyidik teknis di bidang pertambangan harus bekerja selaras dengan kepolisian agar proses hukum dapat berjalan efektif. Jika koordinasi lemah, penindakan bisa tersendat, alat bukti tidak lengkap, atau perkara sulit naik ke tahap berikutnya. Inilah sebabnya penegakan hukum tambang membutuhkan kerja sama lintas lembaga, bukan tindakan parsial.
Solusinya, proses penyidikan pertambangan perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih rapi antara penyidik pertambangan, kepolisian, pemerintah daerah, bea cukai, dan instansi terkait lainnya. Pengawasan jalur distribusi hasil tambang juga harus diperketat agar hasil tambang ilegal tidak mudah masuk ke pasar. Dengan penyidikan yang kuat, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi juga jaringan yang menikmati keuntungan dari tambang ilegal.