Dapatkan pembaruan dan perspektif hukum terkait regulasi, bisnis, pertambangan, sengketa, dan praktik hukum di Indonesia.
Kumpulan artikel KALLaw disusun untuk membantu pembaca memahami risiko hukum, strategi penyelesaian sengketa, serta pentingnya pendampingan hukum dalam aktivitas bisnis dan pertambangan.
Dari berburu tanda geologi hingga komersialisasi, enam tahapan tambang membuktikan bagaimana pola izin mengikat investor secara berjenjang, sementara pola kontrak mengunci kepastian sejak awal.
Baca Selengkapnya →Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang, tetapi kekayaan tersebut belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. Di tengah besarnya kontribusi tambang bagi negara dan industri, muncul pertanyaan penting tentang siapa yang sebenarnya menikmati hasil pertambangan dan bagaimana manfaatnya dapat kembali kepada rakyat secara lebih adil.
Baca Selengkapnya →Klasifikasi bahan galian bukan sekadar pembagian jenis tambang, tetapi juga menentukan kebijakan pengelolaannya.
Baca Selengkapnya →Konflik di kawasan tambang sering kali bukan hanya soal mineral, tetapi juga tentang hak, ruang hidup, dan keadilan bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya →Batubara bukan hanya menjadi sumber listrik, tetapi juga salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya →Mengurus Kuasa Pertambangan adalah labirin birokrasi yang melelahkan. Lewat tumpukan berkas berjenjang dan peralihan kuasanya ke daerah, negara memastikan setiap jengkal tanah tambang diawasi ketat.
Baca Selengkapnya →Hukum pertambangan sering dipersepsikan sebatas aturan perizinan dan administrasi. Padahal, bidang hukum ini memiliki sejarah panjang yang membentuk cara Indonesia mengelola sumber daya mineral, mulai dari era kolonial, kebijakan Orde Baru, hingga reformasi yang mengubah arah pengelolaan tambang menjadi lebih berorientasi pada kepentingan nasional dan keadilan sosial.
Baca Selengkapnya →Di balik setiap aktivitas pertambangan, ada sistem perizinan yang menentukan siapa yang berhak mengelola sumber daya alam.
Baca Selengkapnya →Kekayaan tambang tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. Meski perusahaan tambang wajib membayar berbagai kontribusi kepada negara dan daerah, manfaatnya sering tidak terasa langsung oleh warga akibat lemahnya transparansi, rumitnya mekanisme anggaran, dan belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat.
Baca Selengkapnya →