Dapatkan pembaruan dan perspektif hukum terkait regulasi, bisnis, pertambangan, sengketa, dan praktik hukum di Indonesia.
Kumpulan artikel KALLaw disusun untuk membantu pembaca memahami risiko hukum, strategi penyelesaian sengketa, serta pentingnya pendampingan hukum dalam aktivitas bisnis dan pertambangan.
Pertambangan di Indonesia seharusnya dikelola untuk memberi manfaat bagi rakyat, bukan hanya keuntungan bagi perusahaan. Namun, ketika masyarakat sekitar tambang masih menghadapi kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan minimnya akses informasi, asas keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam hukum pertambangan perlu dipertanyakan kembali.
Baca Selengkapnya →Tambang ilegal masih marak terjadi meskipun ancaman hukumnya sangat berat, termasuk pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Lemahnya pengawasan, luasnya wilayah tambang, serta rumitnya pembuktian asal-usul hasil tambang membuat praktik penambangan tanpa izin tetap sulit diberantas secara tuntas.
Baca Selengkapnya →Pertambangan mineral dan batu bara memang dapat memberikan keuntungan ekonomi besar bagi negara, daerah, dan perusahaan. Namun, tanpa prinsip keberlanjutan, kegiatan tambang berisiko meninggalkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan beban jangka panjang bagi generasi mendatang.
Baca Selengkapnya →Tambang ilegal sering terlihat jelas di lapangan, tetapi proses penindakannya tidak selalu sederhana. Penyidikan tindak pidana pertambangan membutuhkan bukti yang kuat, kewenangan yang jelas, serta koordinasi antara penyidik pertambangan, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku kecil, tetapi juga jaringan yang menikmati keuntungan dari tambang ilegal.
Baca Selengkapnya →Izin pertambangan tidak otomatis membuat perusahaan bebas menggunakan tanah milik warga. Meski memiliki IUP atau izin tambang lainnya, perusahaan tetap harus menyelesaikan hak atas tanah, memperoleh persetujuan, dan memberikan kompensasi yang layak sebelum kegiatan tambang dilakukan di atas lahan yang dimiliki atau dikelola masyarakat.
Baca Selengkapnya →Kegiatan pertambangan tidak hanya melibatkan perusahaan pemegang izin, tetapi juga berbagai usaha jasa pertambangan yang bekerja di balik operasional tambang. Karena itu, pemegang IUP dan IUPK wajib memberi ruang bagi perusahaan jasa lokal atau nasional, serta tidak boleh sembarangan memborong proyek melalui anak usaha atau afiliasi sendiri tanpa ketentuan yang jelas.
Baca Selengkapnya →Transformasi Radikal dari Era Konsesi Kolonial menuju Kontrak Karya Nasionalis
Baca Selengkapnya →Izin usaha pertambangan bukan hanya memberi hak kepada perusahaan untuk mengambil mineral atau batu bara dari perut bumi. Di balik IUP dan IUPK, ada kewajiban besar yang harus dijalankan, terutama reklamasi dan pascatambang, agar perusahaan tidak meninggalkan kerusakan lingkungan dan beban sosial bagi masyarakat sekitar.
Baca Selengkapnya →Kerusakan lingkungan dan konflik sosial akibat tambang sering kali baru ditangani setelah masyarakat merasakan dampaknya. Padahal, pemerintah memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan sejak awal, sementara warga yang dirugikan oleh kegiatan tambang berhak mendapatkan perlindungan serta menuntut ganti rugi yang layak.
Baca Selengkapnya →