Dapatkan pembaruan dan perspektif hukum terkait regulasi, bisnis, pertambangan, sengketa, dan praktik hukum di Indonesia.
Kumpulan artikel KALLaw disusun untuk membantu pembaca memahami risiko hukum, strategi penyelesaian sengketa, serta pentingnya pendampingan hukum dalam aktivitas bisnis dan pertambangan.
Kerusakan lingkungan akibat pertambangan sering kali baru dipersoalkan setelah dampaknya dirasakan masyarakat. Padahal, prinsip pertambangan berwawasan lingkungan seharusnya diterapkan sejak awal, mulai dari perencanaan izin, pelaksanaan produksi, hingga penutupan tambang agar manfaat ekonomi tidak dibayar dengan kerusakan alam dan konflik sosial.
Baca Selengkapnya →Di balik kode "Generasi I hingga VII", tersimpan cerita tentang bagaimana Indonesia terus merombak aturan fiskal demi menjinakkan sekaligus memikat investor asing.
Baca Selengkapnya →Tak sama dengan mineral logam, batubara Indonesia punya aturan mainnya sendiri. Kisah tiga generasi PKP2B membuktikan bahwa emas hitam selalu punya jalur eksklusif.
Baca Selengkapnya →Menelusuri Kecerdasan Hukum Para Pendiri Bangsa dalam Merumuskan Kedaulatan Sumber Daya Alam
Baca Selengkapnya →Tambang di Indonesia sering terlihat seperti milik perusahaan besar karena merekalah yang mengoperasikan kegiatan pertambangan di lapangan. Padahal, secara konstitusional, kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk keuntungan pemilik modal.
Baca Selengkapnya →Kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan hanya dengan menggali lahan yang dianggap memiliki potensi mineral atau batu bara. Tanpa izin yang tepat, aktivitas tambang dapat dianggap ilegal dan berujung pada persoalan hukum, termasuk pidana, sehingga pelaku usaha maupun masyarakat perlu memahami perbedaan IUP, IPR, dan IUPK sebelum memulai kegiatan tambang.
Baca Selengkapnya →Kisah Perjuangan Hukum yang Mengubah Wajah Pengelolaan Pertambangan Indonesia
Baca Selengkapnya →Di balik perdebatan izin dan kontrak tambang, ada satu jangkar konstitusi: negara tidak memiliki mineral di dalam bumi, ia memegang kuasa untuk mengaturnya bagi kemakmuran bersama.
Baca Selengkapnya →Lahir sebagai bentuk dispensasi hukum, Kuasa Pertambangan adalah alat negara untuk meruntuhkan hak mutlak ala konsesi kolonial demi menegaskan kembali kedaulatan bangsa.
Baca Selengkapnya →