Dapatkan pembaruan dan perspektif hukum terkait regulasi, bisnis, pertambangan, sengketa, dan praktik hukum di Indonesia.
Kumpulan artikel KALLaw disusun untuk membantu pembaca memahami risiko hukum, strategi penyelesaian sengketa, serta pentingnya pendampingan hukum dalam aktivitas bisnis dan pertambangan.
Kewenangan pemberian izin tambang di Indonesia tidak lagi sesederhana berada di tangan bupati atau wali kota. Setelah berbagai persoalan muncul akibat izin yang tersebar di banyak level pemerintahan, pengaturan izin tambang kini lebih banyak diarahkan ke pemerintah provinsi dan pusat agar kegiatan pertambangan berjalan lebih tertib, legal, dan mudah diawasi.
Baca Selengkapnya →Di balik konsesi yang luas, Kontrak Karya menyimpan rantai aturan ketat yang memaksa investor tunduk pada hukum, pajak, hingga kedaulatan lokal.
Baca Selengkapnya →Kekayaan tambang Indonesia baru memiliki makna jika manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.
Baca Selengkapnya →Peran swasta di sektor pertambangan bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan nasional.
Baca Selengkapnya →Banyak orang masih memandang pertambangan hanya sebagai aktivitas menggali tanah dan menjual hasil mineral atau batu bara. Padahal, kegiatan pertambangan memiliki tahapan panjang, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, produksi, hingga pascatambang yang wajib dijalankan secara tertib agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya →