Punya Tanah, Apakah Otomatis Punya Mineral di Dalamnya? Memahami Hak atas Tambang Menurut Hukum Indonesia
Memiliki tanah bukan berarti otomatis memiliki seluruh kekayaan mineral yang tersimpan di bawahnya.
Baca Selengkapnya →Articles
Artikel dan Insight Hukum
Dapatkan pembaruan dan perspektif hukum terkait regulasi, bisnis, pertambangan, sengketa, dan praktik hukum di Indonesia.
Legal Insight
Perspektif Hukum untuk Keputusan yang Lebih Terarah
Kumpulan artikel KALLaw disusun untuk membantu pembaca memahami risiko hukum, strategi penyelesaian sengketa, serta pentingnya pendampingan hukum dalam aktivitas bisnis dan pertambangan.
Pertambangan Pasir: Menopang Ekonomi Warga, tetapi Menyisakan Ancaman bagi Lingkungan
Di balik tingginya kebutuhan pasir untuk pembangunan, ada dampak lingkungan yang tidak boleh diabaikan.
Baca Selengkapnya →Indische Mijn Wet 1899: Undang-Undang Tambang Kolonial yang Mengekang Indonesia Selama 61 Tahun
Bagaimana Hukum Belanda Mengunci Kekayaan Alam Nusantara demi Kepentingan Asing
Baca Selengkapnya →Pertambangan dan Lingkungan Hidup: Mencari Titik Keseimbangan yang Adil
Bisakah pertambangan terus berkembang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan?
Baca Selengkapnya →Negara Bukan Sekadar Penonton: Memahami Fungsi Negara dalam Sektor Pertambangan
Peran negara dalam sektor pertambangan jauh lebih luas daripada sekadar menerbitkan izin usaha.
Baca Selengkapnya →Hukum Pertambangan Indonesia: Antara Hukum Publik dan Kepentingan Nasional
Mengapa Sifat 'Publik' adalah Kunci Memahami Pengelolaan Sumber Daya Mineral.
Baca Selengkapnya →Migas dan Nikel, Dua Komoditas Tambang yang Menggerakkan Ekonomi Daerah
Di balik besarnya potensi migas dan nikel Indonesia, tersimpan peluang sekaligus tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Selengkapnya →Jangan Asal Ajukan Izin Tambang! WUP, WPR, dan WPN Ternyata Beda Fungsi
Pengajuan izin tambang tidak bisa dilakukan hanya karena suatu wilayah dianggap memiliki potensi mineral atau batu bara. Dalam aturan pertambangan, wilayah tambang terbagi ke dalam beberapa kategori seperti WUP, WPR, dan WPN yang masing-masing memiliki fungsi, batasan, serta konsekuensi hukum berbeda.
Baca Selengkapnya →Mewujudkan Tata Kelola Tambang yang Berkeadilan: Apa yang Masih Perlu Dibenahi?
Kekayaan tambang Indonesia akan memberi manfaat yang lebih besar jika dikelola dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat.
Baca Selengkapnya →